INFO NASIONAL -- Setelah empat tahun fokus pada pembangunan infrastruktur, konsentrasi Kabinet Kerja kini mulai fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam sambutannya pada upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Jakarta, Kamis 2 Mei 2019.

Pembangunan SDM, menurut Muhadjir, ditekankan dua penguatan, yakni pendidikan karakter, dan menyiapkan generasi terdidik yang memiliki keterampilan di dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

“Untuk pendidikan, Kemendikbud akan menjadi leading sector yang memainkan peranan dalam pengembangan SDM,” jelas Muhadjir.

Menurutnya, pendidikan karakter berperan penting membentuk insan berakhlak mulia, sopan santun, tanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. Sementara ikhtiar, membekali keterampilan dan kecakapan di bidang kewirausahaan. Upaya penyiapan SDM tak luput dari peran berbagai pihak, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Menindaklanjuti hal itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano menyampaikan pihaknya melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi, seperti perubahan sistem pelatihan berbasis zona melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano.

“Sistem pelatihan berbasis zonasi melalui MGMP fokusnya pada penekanan analisis, sintesis, dan menciptakan. Ini bisa dilakukan di zona-zona lebih kecil sehingga guru-guru yang mempunyai kompetensi yang bagus dan memang punya kelebihan, bisa sharing bersama sehingga pemecahan masalah lebih spesifik lagi,” kata Supriano.

Lebih lanjut, mulai tahun 2019 pihaknya memanfaatkan hasil Ujian Nasional (UN) untuk memetakan masalah. Ia mencontohkan, dari hasil UN bisa terlihat masalah terkait mata pelajaran di masing-masing zona dan bisa fokus memperbaikinya. Prosesnya dilakukan dengan pola-pola pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bisa meningkatkan inovasi peserta didik.

Supriano menambahkan, terkait program sertifikasi guru saat ini terdapat peningkatan dari sebelumnya, dari 20.000 menjadi 75.000 yang akan disertifikasi, dengan 61.000 di antaranya berasal dari sekolah swasta. “Artinya kita mendorong tak hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta pun kita dorong untuk gurunya mendapatkan sertifikasi. Karena, dengan sertifikasi ini otomatis kompetensinya akan meningkat,” ujarnya.

Terkait Uji Kompetensi Guru (UKG), lanjut Supriano, pihaknya merencanakan sertifikasi minimal lima tahun sekali. UKG dilakukan dengan melakukan pemetaan kompetensi guru yang ada, disertai upaya peningkatan. Pihaknya pun menyikapi kekurangan guru di daerah dengan pengangkatan guru, khususnya guru honorer k2 (guru yang sudah lama mengabdi). Dengan begitu diharapkan bisa menjawab satu persatu wilayah Indonesia yang masih kekurangan guru, ditambah dengan guru yang lulus tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2018 lalu.

Mendikbud menyampaikan bahwa tingkat harapan sekolah saat ini mencapai 18,81 persen. Sementara, lamanya sekolah 8,9 tahun. Untuk angka partisipasi rerata sudah di atas 100 persen, kecuali untuk SMK dan SMA sekitar 87 persen. Artinya tinggal 13 persen yang harus dikejar, angka partisipasi murni. (*)