INFO NASIONAL - Pendidikan karakter merupakan salah satu opsi yang harus dioptimalkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano, di Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2018.

Diungkapkan Supriano, membangun karakter sangat penting dalam mempersiapkan generasi emas. Menurut dia, proses pendidikan jangan hanya mengejar anak-anak agar pintar, tapi tidak memiliki karakter yang baik.

Sesuai dengan visi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), yakni mewujudkan guru dan pendidik lain serta tenaga kependidikan yang mulia, profesional, dan sejahtera untuk membentuk insan Indonesia yang berkarakter, maka pendidikan karakter menjadi keharusan. Beberapa karakter yang harus dimiliki adalah religius, nasionalisme, kemandirian, gotong-royong, dan integritas.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Supriano, pendidikan karakter tidak bisa melalui ceramah saja, tapi juga harus ditumbuhkan dan dibiasakan melalui contoh serta teladan bapak dan ibu guru. “Pendidik menjadi kunci keberhasilan program penguatan pendidikan karakter (PPK) yang digulirkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017,” katanya.

Pendidikan tidak hanya fokus membangun sisi intelektual dan abai terhadap budi pekerti yang merupakan benteng utama yang harus dikuatkan. Bila pendidikan hanya berkutat pada ranah kemampuan kognitif dan mengabaikan unsur-unsur lain, akan berbuah kegagalan. “Kebanyakan orang menganggap, kesuksesan hanya diukur dengan menggunakan parameter pengetahuan semata dan cenderung apatis terhadap nilai-nilai karakter,” tutur Supriano.

Ke depan, Ditjen GTK lebih fokus meningkatkan proses pembelajaran dengan mendorong agar guru memiliki cara pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran tersebut, bisa memotivasi dan membangun kreativitas yang berkaitan dengan empat kompetensi yang harus dimiliki anak Indonesia menghadapi abad 21.

“Empat kompetensi tersebut adalah kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Sekolah bersama guru juga harus mampu mengembangkan kompetensi individu dan memfasilitasi bakat anak,” ujarnya.

Untuk mencapainya, dibutuhkan penambahan jumlah guru karena memang masih kurang. “Kementerian Pendidikan telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, terjadi kekurangan guru sebanyak 988.133 orang,” kata Supriano.

Ditjen GTK bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan, antara lain uji kompetensi guru (UKG), penilaian kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan resertifikasi guru (RSG). (*)